Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta penetapan anggaran pengamanan Pilgub Sulsel 2013 harus rasional sebelum ditetapkan sebagai dana hibah Pemprov Sulsel. Menurut dia, sebelum ditandatangani Surat Keputusan( SK) Gubernur terkait dana hibah pengamanan pilkada, terlebih dahulu akan dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu, diajukan lagi ke DPRD Sulsel dan selanjutnya diputuskan dalam APBD Perubahan atau APBD Pokok.

“Tidak bisa tiba-tiba anggarannya Rp43 miliar atau Rp50 miliar. Di pemerintahan, ada proses dan bukan hanya gubernur yang menyetujui anggarannya. Harus dibawa ke DPRD dan ditanya kenapa harus keluarkan dana sebesar itu. Jadi semua harus rasional,” tuturnya kemarin.

Terkait nominal Rp43,9 miliar yang diusulkan Polda Sulselbar, Syahrul tak mempermasalahkannya jika memang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Kalau memang rasional, berapa pun besarannya sah-sah saja.

Yang penting jelas untuk apa saja, brapa pasukan yang diturunkan, berapa kali makan, dan bagaimana antisipasinya,” katanya. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulsel Simon Lopang mengungkapkan, anggaran biaya pengamanan Pilgub Sulsel harus dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan ia tidak tahu menahu tentang nama-nama calon menteri yang diberitakan akan bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II hasil perombakan.

Dalam pernyataan persnya di depan ruang kerjanya di Kantor Kepresidenan, Presiden menyatakan berita yang menyebutkan nama-nama calon menteri maupun menyebut menteri-menteri yang akan dicopot dari kabinet tersebut, bukan bersumber dari dirinya maupun dari lingkungan Istana Kepresidenan.

"Saya minta pengertian masyarakat luas, jangan menganggap itu sumber dari istana atau itu berasal dari saya karena sekali lagi saya tidak tahu atas apa yang sedang diisukan ke sana ke mari menyangkut reshuffle, menyangkut calon-calon menteri termasuk menteri-menteri yang diganti," tuturnya, menegaskan.

Menurut Kepala Negara, karena saat ini media massa ramai memberitakan tentang menteri-menteri yang berpotensi dicopot dari posisinya di kabinet, sekaligus menyebutkan nama-nama calon yang dianggap pantas untuk menjadi menteri dalam kabinet hasil perombakan, ia mendapat banyak pertanyaan melalui pesan pendek dari banyak pihak.

"Mengapa saya pandang perlu untuk memberikan pernyataan pada pagi hari ini karena masuk sms ke saya untuk menanyakan tentang kebenaran apa yang beredar luas sekarang ini. Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak tahu menahu dengan nama-nama beredar sekarang ini," kata Presiden.

Menurut Presiden, saat ini proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II baru melibatkan Wakil Presiden Boediono untuk memberikan pandangan dan saran.

"Dalam penyusunan kabinet yang itu hak preogatif Presiden, saya hanya akan melibatkan wakil presiden untuk memberikan pandangan dan saran pada saat yang tepat, meskipun saya dan wakil presiden sedang bekerja sekarang ini," demikian Presiden.

Pembebasan lahan

Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja mewacanakan pengajuan hak angket menyikapi kisruh pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan bandara bertaraf internasional di Kecamatan Mengkendek. Wacana itu dilontarkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Tana Toraja Andarias P Buttutasik seusai rapat paripurna laporan hasil reses anggota DPRD dari setiap daerah pemilihan (dapil) pada masa sidang kedua 2011, kemarin.

“Sudah ada beberapa anggota Dewan yang setuju menggunakan hak angket menyikapi permasalahan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bandara baru,”katanya. Saat ini di DPRD Tana Toraja sudah dilakukan aksi pengumpulan tanda tangan anggota Dewan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan dalam pengajuan hak angket. Pasalnya, pengajuan hak angket harus disetujui minimal dua pertiga dari jumlah anggota Dewan yang ada sekarang.

Wakil Ketua DPRD Tana Toraja Semuel Eban K Mundi mengakui DPRD menerima beberapa aspirasi sejumlah pihak yang merasa dirugikan dalam pembayaran ganti rugi lahan yang terkena pembebasan lahan. Aspirasi yang diterima DPRD tidak mempersoalkan pembangunan bandara, tetapi mempersoalkan pembayaran ganti rugi. “Umumnya, aspirasi yang kami terima dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang berhak menerima ganti rugi,tetapi haknya diterima pihak lain,”ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Mayer Dengen saat rapat dengar pendapat antara Komisi I dan tim sembilan mengatakan, dana pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara di Kecamatan Mengkendek yang ada saat ini sekitar Rp30 miliar. Dengan rincian, Rp20 miliar dari dana APBD2011danRp10miliarbantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Pekan ini akan turun lagi dana Rp7,5 miliar dari Pemprov,”tandasnya.

Daftar Isi

Berikut Daftar Isi SEO Penatas Selengkapnya: